Sirkuit MotoGP Kalideres 2018 Ingin Di Hadirkan
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menemukan lahan
di kawasan Tegal Alur, Kalideres Jakarta, yang bisa dijadikan opsi membangun
sirkuit MotoGP di Indonesia. Lokasi tersebut diklaim mirip dengan Sirkuit
Sepang, Malaysia.
"Kami mendapatkan informasi ini dari internal Pemda
DKI. Lahan di sana luasnya mencapai 140 hektar. Sangat mirip seperti Sirkuit
Sepang (Malaysia) karena dekat dengan bandara internasional," ucap Gatot
di Kantor Kemenpora, Jumat (5/2/2016).
Meski demikian, Kemenpora menemui kendala untuk memanfaatkan
lahan tersebut. Sebab lokasi MotoGP Kalideres 2018 tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk
menggunakannya, perlu persetujuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
atau akrab disapa Ahok.
"Lahannya punya Jakarta. Tegal Alur itu wilayahnya Pak
Ahok. Dia rela tidak memberikan izin? Tapi waktu dia jadi Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Ahok pernah ada keinginan membuat sirkuit di sana," ujar Gatot.
Kemenpora masih terus mengupayakan MotoGP berlangsung di
Indonesia. Awalnya balap motor ini rencananya
akan digelar 2017 mendatang. Namun Kemenpora gagal memenuhi persyaratan
yang diminta pihak penyelenggara, Dorna Sport SL.
Pihak Kemenpora lalu bertemu dengan perwakilan Dorna di
Jakarta. Menurut Gatot, yang hadir dalam pertemuan itu, Dorna tetap
menginginkan Indonesia jadi tuan rumah MotoGP 2017, tapi tidak keberatan juga
bila jadwal itu mundur ke 2018.
Alasan Gagalnya Ajang MotoGP Indonesia 2017 Karena Sirkuit Sentul tidak memenuhi standar MotoGP. Karena itu, sirkuit tersebut harus direnovasi. Pemerintah siap mengucurkan dana untuk merenovasinya. Masalahnya, dana APBN tak bisa turun untuk properti yang bukan milik negara.
Sirkuit tersebut dikuasai PT Sentul International Circuit. Pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra, anak mantan Presiden Soeharto. "Sirkuit itu milik swasta. Jadi APBN tidak bisa masuk,” kata Menpora Imam Nahrawi.
Sirkuit tersebut dikuasai PT Sentul International Circuit. Pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra, anak mantan Presiden Soeharto. "Sirkuit itu milik swasta. Jadi APBN tidak bisa masuk,” kata Menpora Imam Nahrawi.